Menu Navigasi
Pilih Bahasa
Makassar - Akses internet yang belum merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Luwu Timur, keterbatasan jaringan atau blank spot berdampak pada aktivitas pendidikan, layanan publik, hingga konektivitas masyarakat di daerah terpencil.
rnMenjawab kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel menerima kunjungan konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 2 April 2026, untuk mempercepat pemerataan akses digital di wilayah blank spot.
rnPertemuan ini membahas pemetaan sekaligus langkah percepatan penanganan wilayah blank spot di Kabupaten Luwu Timur.
rnRombongan DPRD Luwu Timur yang terdiri dari Erick Estrada, Muhammad Iwan, dan Alamsyah diterima oleh Sekretaris Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib, Fungsional Bidang Aplikasi Teknologi Informasi (Aptika) Andi Paisal, serta Fungsional Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Fitra.
rnPertemuan tersebut menjadi forum koordinasi strategis untuk menyelaraskan program pemerataan akses telekomunikasi.
rnDalam diskusi, Erick Estrada mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayahnya masih sering mempertanyakan keterbatasan akses jaringan internet, khususnya di daerah terpencil.
rnHal ini diperkuat oleh Alamsyah yang menyoroti kualitas jaringan yang belum optimal meskipun sebagian wilayah telah terjangkau layanan operator. Keterbatasan ini turut berdampak pada layanan pendidikan daring dan administrasi desa.
rnBerdasarkan data Diskominfo SP Sulsel yang dihimpun dari usulan pemerintah kabupaten/kota, terdapat sembilan desa di delapan kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang masih mengalami blank spot.
rnData tersebut merupakan usulan sementara dari pemerintah kabupaten dan masih dapat diperbarui sesuai verifikasi lapangan. Desa-desa tersebut meliputi Desa Tole (Kecamatan Towuti), Desa Nuha (Kecamatan Nuha), Desa Ujung Baru (Kecamatan Tomoni), Desa Batu Putih (Kecamatan Burau), Desa Parumpanai dan Desa Tabarano (Kecamatan Wasuponda), Desa Tarabbi (Kecamatan Malili), Desa Tawakua (Kecamatan Angkona), serta Desa Margolembo (Kecamatan Mangkutana).
rnMenanggapi hal tersebut, Sekretaris Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan jaringan telekomunikasi berada pada pemerintah pusat.
rnPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan penanganan wilayah blank spot kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut. Pemprov Sulsel juga tetap berperan dalam fasilitasi koordinasi dan percepatan pengusulan program.
rnSebagai langkah percepatan, pemerintah daerah didorong untuk berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komdigi melalui program penyediaan fasilitas Very Small Aperture Terminal (VSAT) sebagai solusi alternatif percepatan akses internet di wilayah blank spot.
rn“Program BAKTI ini dapat menjadi solusi percepatan akses internet di wilayah blank spot. Namun, pengusulannya perlu segera dilakukan pada tahun ini atau paling lambat tahun depan,” ujar Sultan Rakib.
rnFungsional Bidang Aptika Andi Paisal menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menganggarkan pembangunan infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS), karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
rnIa juga menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan saat ini dikategorikan sebagai wilayah non-3T, namun tetap dilakukan advokasi dan pengusulan berkelanjutan agar wilayah blank spot tetap mendapatkan perhatian program nasional, meskipun masih terdapat wilayah dengan keterbatasan akses.
rnDiskominfo SP Sulsel menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong perluasan akses jaringan internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
rnMelalui konsultasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mempercepat transformasi digital di Sulawesi Selatan. (*)
