Tegaskan Isu Sewa Helikopter Tidak Benar, Pemprov Sulsel Ambil Langkah Hukum

Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan bahwa kabar terkait penggunaan anggaran Rp2 miliar untuk sewa helikopter adalah tidak benar alias hoaks.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Pemprov Sulsel Muhammad Salim Basmin sebagai respons atas informasi yang beredar di sejumlah media.

Ia menegaskan, hingga saat ini Pemprov Sulsel belum pernah mengalokasikan ataupun merealisasikan anggaran untuk penyewaan helikopter.

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, helikopter yang digunakan Gubernur Sulawesi Selatan dalam beberapa agenda kunjungan kerja tidak menggunakan anggaran APBD Pemprov Sulsel.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel tetap menempatkan media dan jurnalis sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap mengacu pada prinsip negara hukum dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Pemerintah Provinsi sangat menghormati kedudukan media sebagai pilar demokrasi, tetapi tentu harus berada dalam bingkai prinsip negara hukum dan penegakan kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Menyikapi dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang dinilai tidak benar tersebut, Pemprov Sulsel melalui Biro Hukum telah mengambil langkah hukum terhadap sejumlah media yang diduga menyebarkan informasi bohong.

Langkah ini, kata dia, bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada publik agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

“Ini bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita hoaks,” pungkasnya. (*)